Keterangan Gambar: Rekrutmen berbasis keluarga perlu diwaspadai menjadi jebakan yang melumpuhkan akuntabilitas. (Sumber gambar: Canva)

Penulis: Alfiana Zamelia 

S2MI - Beredar di media sosial mengenai dugaan eksklusivitas rekrutmen pada unit operasional proyek di berbagai daerah. Berita tentang pemimpin yang memenuhi posisi krusial dengan anggota keluarga sendiri telah menimbulkan bumbu-bumbu protes. 

Jalur privilese (Hak istimewa yang dimiliki seseorang karena kedekatannya untuk memperoleh posisi tanpa melalui kompetisi) ini tengah viral karena memicu ketidakadilan dalam pembagian lapangan kerja.

Warganet menilai pemimpin seolah sengaja meremehkan kualifikasi demi kenyamanan emosional dalam lingkaran terdekat tanpa memberikan empati kepada publik.

Masyarakat sebagai penerima manfaat akhirnya harus menanggung dampak buruk dari rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memenuhi standar. 

Ketidakberhasilan tersebut menunjukkan bahwa manusia merupakan elemen paling krusial yang berdampak luas dalam sebuah rencana. 

Robert G. Jones dalam bukunya Nepotism in Organizations menjelaskan bahwa atasan berada di antara loyalitas pribadi dan tanggung jawab profesional yang akan selalu lari dari tim berbasis hubungan darah. Pemimpin yang terjebak dalam lingkaran nepotisme rentan kehilangan wibawa di hadapan staf profesional yang berdedikasi.

Lantas apakah blunder perencanaan dapat membunuh semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sedang dicetuskan oleh pemerintah pusat?.

Hal yang pasti, proyek publik seharusnya berfungsi membuka lapangan pekerjaan bagi warga sesuai SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) supaya kesempatan terbuka luas.

The International Journal of Human Resource Management bersama Public Management Review menegaskan jika pengendalian SDM tanpa audit independen hanya mengubah unit usaha publik menjadi aset pribadi yang rentan korupsi dan sulit terdeteksi. 

Kondisi tersebut menurunkan daya saing nasional secara global yang disebabkan tidak adanya standar profesionalisme sesuai, dimana ini selaras dengan temuan Evans dan Rauch dalam jurnal American Sociological Review. 

Tahap strategis tersebut diharapkan mampu memutus rantai nepotisme demi pembangunan nasional yang akuntabel, berbasis meritokrasi, untuk mengembalikan martabat negara.***

Editor: Rommy Mochamad Ramdhani