Keterangan foto: Ali Sakduddin (ketiga dari kanan), mahasiswa S2 Manajemen Inovasi Sekolah Pascasarjana UNESA, berfoto bersama dewan penguji usai melaksanakan Ujian Proposal Tesis mengenai Pemanfaatan Big Data sebagai Instrumen Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. (Sumber Foto: Tim Branding S2 Manajemen Inovasi)

Penulis: Surya Andhini

S2MI - Pemerintah daerah merekam jejak warganya setiap hari, mulai dari layanan kependudukan, perizinan, kesehatan, hingga aduan yang masuk ke meja pengaduan. Pertanyaan yang jarang diajukan adalah apakah rekaman sebanyak itu benar-benar dibaca ketika kebijakan disusun, atau justru mengendap di server tanpa pernah mengubah satu keputusan pun.

Ali Sakduddin, mahasiswa Program Studi S2 Manajemen Inovasi Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, membawa pertanyaan tersebut ke ruang ujian. Ia menyusun rancangan penelitian berjudul "Pemanfaatan Big Data sebagai Instrumen Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep".

Program Studi S2 Manajemen Inovasi menggelar Ujian Proposal Tesis Semester Gasal 2026/2027 tersebut pada Kamis, 3 September 2026, di Ruang 2 Q1.02.18 Sekolah Pascasarjana UNESA. Sesi pemaparan dan tanya jawab berlangsung selama dua jam, terhitung sejak pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.

Lima penguji menilai rancangan itu secara komprehensif. Mereka adalah Prof. Dr. Lilik Anifah, S.T., M.T. selaku Ketua Penguji, Dr. Mohammad Wasil, S.Pd., M.E. selaku Pembimbing I, Dr. Rommy Mochamad Ramdhani, S.H., M.M. selaku Pembimbing II, serta Dr. Ulil Hartono, S.E., M.Si. dan Dr. Lucky Rachmawati, S.E., M.Si. selaku Anggota Penguji.

Forum semacam ini menguji dua hal sekaligus, yaitu kelayakan persoalan yang diangkat dan kesanggupan metode yang dipilih untuk menjawabnya. Di tahap inilah sebuah gagasan diuji apakah cukup kuat untuk dilanjutkan menjadi penelitian utuh.

Persoalan yang diangkat Ali bergema jauh melampaui satu kabupaten. Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia kini duduk di atas informasi yang melimpah, tetapi perumusan kebijakan masih kerap bertumpu pada kebiasaan, asumsi, dan pengalaman pribadi pengambil keputusan.

Kabupaten Sumenep yang ia pilih sebagai lokus penelitian menghadirkan tantangan yang lebih berlapis. Wilayah di ujung timur Pulau Madura itu tidak hanya mencakup daratan, melainkan juga gugusan pulau, sehingga kebutuhan warga di satu titik belum tentu sama dengan kebutuhan warga di titik lain yang terpisah laut.

Dalam kerangka manajemen inovasi, big data diposisikan sebagai instrumen pengambilan keputusan, bukan sekadar perangkat teknologi. Informasi yang terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah membaca pola kebutuhan warga secara lebih presisi, menyusun prioritas anggaran secara lebih terukur, dan mengevaluasi program tanpa menunggu keluhan lebih dulu datang.

Meski demikian, riset semacam ini mau tidak mau berhadapan dengan tiga hambatan klasik di lapangan. Ketiganya adalah kualitas pencatatan yang belum seragam antarinstansi, ego sektoral yang membuat setiap perangkat daerah menyimpan catatannya sendiri, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengolah angka menjadi informasi yang siap dipakai.

Justru hambatan itulah yang menempatkan penelitian ini di jantung kajian manajemen inovasi. Inovasi di sektor publik tidak berhenti pada pengadaan aplikasi atau dasbor yang canggih, melainkan bermuara pada perubahan cara sebuah keputusan diambil dan dipertanggungjawabkan.

Program Studi S2 Manajemen Inovasi Sekolah Pascasarjana UNESA menempatkan kajian semacam ini sebagai bagian dari komitmennya mengawal riset yang menjawab persoalan nyata. Ujian proposal tesis menjadi gerbang awal untuk memastikan sebuah gagasan tidak berhenti pada tema yang menarik, tetapi juga tajam secara metodologis.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur inovasi sektor publik dan tata kelola informasi di tingkat pemerintah daerah, terlebih karena kajian pada daerah kepulauan masih relatif terbatas. Secara praktis, hasilnya diarahkan menjadi panduan bagi pemerintah daerah agar layanan publik tepat sasaran hingga ke warga di pulau terjauh.

Sebab catatan yang dikumpulkan pemerintah tidak pernah berharga karena jumlahnya. Ia baru bernilai ketika ada keberanian untuk membacanya dengan jujur, lalu mengubah arah kebijakan meskipun temuannya bertentangan dengan kebiasaan yang selama ini dianggap benar. ***

Editor: Rommy Mochamad Ramdhani